MALANG, dutaperistiwa.com – Kebijakan Wali Kota Malang yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) menggunakan sepeda saat berangkat kerja menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, yang menilai langkah tersebut positif, namun perlu diarahkan secara lebih strategis.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Malang mengimbau ASN untuk bersepeda ke kantor sebagai bagian dari upaya penghematan energi sekaligus mendorong gaya hidup sehat. Kebijakan ini juga dinilai selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi.
Menurut Puguh, gagasan tersebut patut diapresiasi karena mampu mendorong pola hidup sehat sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar.
“Saya pikir gagasan wali kota Malang agar ASN berangkat kerja menggunakan sepeda itu cukup bagus. Selain hemat energi, juga menyehatkan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut seharusnya dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan yang lebih besar, yakni penguatan sistem transportasi publik di Kota Malang.
Puguh menyoroti persoalan klasik yang dihadapi kota tersebut, yaitu kemacetan lalu lintas yang kian meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
“Masalah utama Kota Malang itu kemacetan. Jumlah kendaraan terus bertambah, sementara ruas jalan terbatas. Solusinya harus bertransformasi ke transportasi publik,” jelasnya.
Ia menegaskan, momentum penghematan energi tidak cukup hanya berhenti pada penggunaan sepeda, tetapi perlu diikuti dengan upaya membangun budaya menggunakan transportasi umum.
Dalam hal ini, ASN dinilai bisa menjadi motor penggerak dengan memberi contoh nyata kepada masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan layanan seperti bus Trans Jatim, angkutan kota, maupun moda transportasi lainnya.
“ASN ini bisa menjadi contoh. Kalau mereka mulai menggunakan transportasi publik, saya yakin masyarakat juga akan ikut,” katanya.
Menurutnya, jika ribuan ASN di Kota Malang beralih ke transportasi publik, dampaknya akan signifikan terhadap pengurangan kemacetan sekaligus menekan konsumsi bahan bakar.
Hindari Menjadi Beban Baru
Di sisi lain, Puguh juga mengingatkan agar kebijakan bersepeda tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi ASN, terutama jika tidak didukung dengan kesiapan fasilitas dan kondisi masing-masing individu.
“Kalau semua ASN diminta naik sepeda, tidak semua punya. Kalau harus beli sepeda, itu justru bisa menjadi beban baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai penguatan transportasi publik memiliki dampak berlapis, mulai dari efisiensi energi, pengurangan kemacetan, hingga perubahan budaya mobilitas masyarakat secara luas.
Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, ia optimistis budaya penggunaan transportasi publik akan semakin meluas, tidak hanya di kalangan ASN, tetapi juga pelajar, mahasiswa, hingga pekerja swasta.
“Kalau budaya transportasi publik sudah terbentuk, itu akan mengurai kemacetan, menghemat energi, dan memperkuat sistem transportasi kota secara keseluruhan,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan transportasi di Kota Malang. (Yuni)
