MALANG I DUTA PERISTIWA – Pemerintah Kota Malang terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola sektor pariwisata yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) di sektor kepariwisataan.
Langkah strategis itu ditandai dengan penyelenggaraan Sosialisasi Penegakan Perda Kota Malang terkait Kepariwisataan dan Penguatan Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah melalui Proyek Perubahan KOLAK MANIS (Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah dalam Pembinaan, Pengawasan dan Yustisi) yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian daerah yang mampu mendukung pertumbuhan investasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun demikian, menurutnya, pertumbuhan investasi harus tetap berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Investasi tetap kita perlukan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun investasi tidak boleh mengabaikan aturan,” tegas Wahyu Hidayat.
Ia menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi penting dalam membangun iklim usaha yang sehat, tertib, aman, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha jasa pariwisata terhadap aturan yang berlaku.
Sasaran sosialisasi meliputi berbagai jenis usaha, mulai dari hotel, guest house, restoran, rumah makan, kafe hingga tempat hiburan yang menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata Kota Malang. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara terpadu.
Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, Pemerintah Kota Malang berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya kepatuhan hukum dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.
Sinergi lintas sektor ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Malang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman, aman, serta berdaya saing tinggi dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. (Yuni)
