BOJONEGORO, dutaperistiwa.com – Dugaan mangkraknya proyek pembangunan jalan desa di Dusun Donan, Desa Donan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, semakin menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, hingga berita ini diturunkan, tiga pejabat publik yang diharapkan memberikan klarifikasi justru memilih bungkam.
Sekretaris Desa Donan, Gufroni, Plt. Camat Purwosari, Aris, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Mahmuddin, sama sekali tidak merespons konfirmasi wartawan terkait dugaan ketidakteraturan dalam proyek senilai Rp195 juta yang bersumber dari Dana Desa tahap pertama tahun 2025 tersebut. Pesan singkat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp kepada ketiganya, Rabu (10/09/2025) hanya berakhir dengan centang dua tanpa ada jawaban hingga berita ini ditayangkan.
Proyek Jalan Terhenti, Material Minim Kualitas
Pantauan di lokasi, proyek jalan sepanjang 185 meter dengan lebar 4 meter itu masih jauh dari kata rampung. Hanya terlihat beberapa material berupa pasir darat dan kricak (koral) menumpuk di tepi jalan. Namun, menurut keterangan warga setempat, material tersebut dinilai minim kualitas.
“Kalau dilihat dari teksturnya, pasirnya kasar dan banyak tanahnya, kricaknya juga kelihatan murahan. Kalau dipakai bangun jalan, kualitasnya bisa diragukan,” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya.
Kondisi ini semakin menguatkan dugaan bahwa pengerjaan proyek tidak sesuai standar teknis yang semestinya, apalagi pengerjaan sebelumnya juga dilakukan secara manual.
Warga Minta Transparansi
Warga berharap agar Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) maupun Pemerintah Desa Donan tidak main-main dengan Dana Desa. Mereka menegaskan bahwa dana yang bersumber dari rakyat tersebut wajib digunakan dengan benar dan transparan.
“Sekarang masyarakat sudah melek informasi. Semua berhak tahu bagaimana penggunaan Dana Desa. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” tegas warga lainnya.
Publik Menanti Ketegasan
Sikap bungkamnya tiga pejabat publik yang semestinya memberikan penjelasan semakin memperkuat kecurigaan adanya ketidakteraturan dalam proyek tersebut. Publik pun menanti langkah tegas Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, untuk segera menginstruksikan investigasi, baik oleh Inspektorat maupun aparat penegak hukum.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kasus ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi tata kelola Dana Desa di Bojonegoro. Transparansi dan akuntabilitas pun dipertaruhkan, mengingat pembangunan desa sejatinya harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Goen
