MALANG, dutaperistiwa.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang menegaskan akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meskipun partai tersebut berada dalam koalisi pemerintahan.
Sikap tersebut disampaikan dalam kegiatan media gathering dan buka puasa bersama yang digelar DPD PKS Kota Malang bersama awak media, Minggu (8/3/2026), di Kantor DPD PKS Kota Malang.
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara jajaran pengurus serta anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang dengan para jurnalis, sekaligus forum diskusi mengenai berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Malang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, H. Asmualik, ST, mengatakan keberadaan wartawan memiliki peran penting dalam membantu wakil rakyat memahami berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, banyak informasi mengenai persoalan di Kota Malang justru pertama kali diketahui melalui pemberitaan media massa. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan internal fraksi untuk mencari solusi yang dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Teman-teman wartawan sering menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Dari situ kami mendapatkan banyak masukan yang kemudian kami diskusikan di fraksi untuk mencari solusi,” ujar Asmualik.
Ia menilai sinergi antara DPRD dan media sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan serta kontrol terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus memastikan berbagai persoalan masyarakat dapat segera ditangani.
Menurut Asmualik, satu tahun kepemimpinan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan Kota Malang selama lima tahun ke depan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kita ingin sejak awal masa pemerintahan ini kita kawal bersama. Jika sejak awal tidak dikawal, lima tahun bisa berjalan begitu saja tanpa terasa. Karena itu perlu sinergi antara DPRD dengan pemerintah,” jelasnya.
Meski mengakui pemerintah kota telah berupaya maksimal dalam menjalankan berbagai program pembangunan, Fraksi PKS tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan masukan terhadap berbagai kekurangan yang masih ada.
“Secara manusiawi tentu masih ada kekurangan. Di sinilah kita bisa saling melengkapi. Kami dari Fraksi PKS tetap berusaha berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada,” tambahnya.
Asmualik menyebut sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian, salah satunya masalah banjir yang masih terjadi di beberapa titik saat hujan deras.
Selain itu, persoalan pendidikan juga menjadi sorotan, terutama menjelang tahun ajaran baru yang sering menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kualitas sekolah, baik negeri maupun swasta, agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari sekolah untuk putra-putri mereka.
“Harapannya sekolah yang dekat dengan rumah bisa menjadi sekolah terbaik bagi anak-anak. Sekolah negeri maupun swasta harus menjadi perhatian pemerintah agar kualitasnya baik dan biayanya tetap terjangkau,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Malang Moh. Syaiful Ali Fatah, S.TP menegaskan bahwa PKS akan tetap menjalankan peran politik secara kritis, konstruktif, dan solutif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan sikap politik PKS di tingkat nasional yang juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menyampaikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa PKS akan tetap kritis, konstruktif, dan solutif. Artinya kami akan mendukung kebijakan yang baik, namun juga tetap memberikan catatan jika ada hal yang perlu diperbaiki,” ujar Syaiful.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut bertujuan untuk mempertajam kebijakan pemerintah sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi dalam setiap program pembangunan di Kota Malang.
Syaiful juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya banyaknya penghargaan yang diraih serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga 14 kali berturut-turut.
Selain itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang yang mencapai angka 84,89 juga dinilai sebagai prestasi yang membanggakan.
Meski demikian, ia menegaskan masih ada beberapa persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama terkait banjir, sistem drainase, serta pengelolaan sampah perkotaan.
“Masalah banjir dan drainase ini sudah berulang kali menjadi perhatian. Memang ada upaya perbaikan, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Namun titik-titik banjir masih cukup banyak sehingga perlu terus didorong penyelesaiannya,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong penguatan digitalisasi dalam pengelolaan pasar dan aset daerah. Menurutnya, penerapan sistem digital yang transparan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
“Digitalisasi pasar dan aset ini harus terus diperkuat. Dari beberapa pengalaman yang ada, ketika sistemnya transparan dan digital, pendapatan daerah bisa meningkat cukup signifikan,” jelasnya.
PKS juga menyoroti pentingnya penguatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji. Ia menegaskan, meskipun PKS menjadi salah satu partai pendukung pasangan WALI (Wahyu–Ali), pihaknya tetap akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami akan selalu mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan arah pembangunan dan kepentingan masyarakat Kota Malang,” tegas Bayu.
Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum bulan suci Ramadan untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Kota Malang. (Yuni)
