MALANG, dutaperistiwa.com – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pentingnya optimalisasi database sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif, terukur, dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Amithya—yang akrab disapa Mia—saat diwawancarai Duta Peristiwa. Ia menekankan bahwa data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam membaca kondisi riil masyarakat.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Database perlu dioptimalkan. Saat ini kita memiliki DTSEN, kemudian dilengkapi dengan data daerah melalui PDKTSAM Reborn. Dari situ bisa terlihat profiling masyarakat, karena dasar kebijakan yang komprehensif dan detail berangkat dari data tersebut,” terangnya, Selasa (17/03/2026).
Menurutnya, kehadiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan basis data terintegrasi terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.
Dalam konteks daerah, DPRD Kota Malang mendorong agar DTSEN dapat disinergikan secara optimal dengan Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) Reborn yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang. Integrasi ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Mia menyoroti bahwa arah pembangunan Kota Malang pada tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bawah kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat berfokus pada investasi sumber daya manusia (SDM).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa hasil dari investasi tersebut tidak dapat dirasakan secara instan.
“Investasi SDM itu tidak bisa langsung terlihat hasilnya. Tapi secara kasuistis, kita masih menemukan adanya anak putus sekolah meskipun sudah ada program beasiswa. Begitu juga kasus stunting, kenapa masih terjadi. Ini yang harus kita lihat bersama,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Kota Malang menilai bahwa pendalaman berbagai persoalan pembangunan harus berbasis pada data yang valid dan terintegrasi. Dari situlah, intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Dengan penguatan database yang akurat, diharapkan setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata. (Yuni)
Views: 0
