MALANG, dutaperistiwa.com – Pemerintah Kota Malang mulai mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dihelat di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Senin (30/03/2026). Dalam proses tersebut, usulan pembangunan masih didominasi sektor infrastruktur.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Seluruh aspirasi masyarakat, termasuk pokok pikiran (pokir) DPRD serta hasil pembahasan tematik, dihimpun untuk dirumuskan menjadi program prioritas tahun 2027.
“Usulan-usulan yang sudah terverifikasi akan kita pilah mana yang prioritas dan super prioritas, sekaligus disesuaikan dengan tema pembangunan,” ujar Wahyu, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, forum Musrenbang juga menjadi ruang strategis untuk menyempurnakan dokumen RKPD melalui berbagai masukan dari DPRD. Evaluasi dan pertanyaan yang disampaikan legislatif dinilai mampu memperkuat arah kebijakan pembangunan Kota Malang ke depan.
Dalam jangka pendek, Wahyu mengakui mayoritas usulan masyarakat masih berkutat pada pembangunan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan dasar. Meski demikian, pelaksanaan program tetap harus mempertimbangkan regulasi serta kemampuan anggaran daerah.
“Dominasi memang di infrastruktur. Tapi nanti kita lihat skema pembiayaan dan kebijakan dari pusat maupun provinsi,” jelasnya.
Pemkot Malang sendiri menerapkan pendekatan kombinasi top-down dan bottom-up dalam penyusunan RKPD. Artinya, aspirasi masyarakat akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun nasional agar program pembangunan tetap sinkron dan tepat sasaran.
Ke depan, Pemkot Malang masih menunggu hasil Musrenbang tingkat provinsi guna memastikan arah kebijakan serta dukungan pembiayaan. Dari hasil tersebut, akan ditentukan berapa banyak usulan yang dapat direalisasikan pada tahun 2027.
“Prioritas sudah ada, didominasi infrastruktur. Tapi besar kecilnya fasilitasi tetap menyesuaikan kebijakan pusat,” pungkas Wahyu. (Yuni)
