MALANG, dutaperistiwa.com – Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, menekankan pentingnya program padat karya sebagai salah satu solusi strategis dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Eko saat menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang selama satu tahun terakhir yang dinilainya masih belum menunjukkan terobosan signifikan bagi masyarakat.
“Kinerja Pemkot Malang selama satu tahun terakhir secara umum masih posisi mendatar. Belum ada gebrakan signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan,” tegas Eko, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, Pemkot Malang memang telah menjalankan berbagai program pembangunan. Namun, capaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan karena program pemberdayaan yang ada dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pedagang kaki lima, hingga para pekerja sektor informal.
Padahal, perekonomian Kota Malang pada tahun 2025 tercatat tumbuh cukup baik yakni sebesar 5,92 persen. Meski demikian, persoalan pengangguran masih menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi.
“Saya pantau lulusan SMK, SMA bahkan sarjana masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pemkot semestinya lebih mendorong terciptanya peluang kerja melalui berbagai kebijakan strategis,” ujarnya.
Eko menilai penguatan model padat karya perlu diterapkan secara luas dalam berbagai program pemerintah. Selain mampu mempercepat pembangunan, konsep ini juga efektif dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan, diharapkan semakin banyak warga yang memperoleh penghasilan tambahan untuk membantu perekonomian keluarga.
“Jika masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan, otomatis ada pemasukan yang mereka terima. Ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam praktiknya, Eko mengaku telah menerapkan konsep padat karya melalui program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dijalankan di berbagai wilayah kampung di Kota Malang. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan hingga kepemudaan.
Selain itu, realisasi pembangunan infrastruktur melalui pokir juga dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebut realisasi investasi selama tahun 2025 juga turut mendorong penyerapan tenaga kerja di Kota Malang.
Menurutnya, sepanjang tahun 2025 investasi yang masuk mampu menyerap sekitar 11.307 tenaga kerja.
“Hal ini terlihat dari pengajuan izin usaha baru yang mencapai sekitar 90 ribu usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar sejak diterapkannya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik,” terang Arif.
Ia menambahkan, meningkatnya investasi berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja serta penurunan angka pengangguran terbuka di Kota Malang.
Tercatat, tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang pada tahun 2025 mengalami penurunan dari 6,1 persen menjadi 5,69 persen.
“Semakin tinggi investasi yang masuk, otomatis semakin tinggi pula tenaga kerja yang terserap,” pungkasnya. (Yuni)
