Oleh: Agustinus Tedja Bawana
Ketua Umum JKJT – Program M.D.I
DUTA PERISTIWA | OPINI — Di tengah berbagai narasi mengenai keterbatasan anggaran dalam penanggulangan bencana, ada satu pertanyaan mendasar yang patut diajukan: benarkah persoalan utama kita adalah kekurangan dana?
Atau justru yang sedang kita hadapi adalah krisis kepemimpinan dalam mengelola kekuatan besar yang sebenarnya sudah dimiliki bangsa ini?
Indonesia bukan negara yang miskin sumber daya dalam urusan kebencanaan. Pemerintah, BNPB, Basarnas, TNI-Polri, kementerian dan lembaga, BPBD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemanusiaan hingga relawan—semuanya adalah satu ekosistem kekuatan yang sangat besar.
Namun sayangnya, kekuatan ini kerap berjalan sendiri-sendiri. Terjebak dalam birokrasi, ego sektoral, serta keengganan berbagi peran dan kewenangan. Di sinilah negara diuji: bukan sekadar hadir sebagai penyedia anggaran, tetapi sebagai pemimpin yang mampu mengorkestrasi seluruh potensi.
Antara CSR dan Kapasitas Nyata
Pendekatan yang selama ini digunakan, khususnya dalam sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), juga perlu dikritisi. Narasi tentang kontribusi dunia usaha dalam kebencanaan seringkali berhenti pada angka—berapa besar dana CSR yang digelontorkan.
Padahal, itu bukan inti persoalannya.
Yang jauh lebih penting adalah: sejauh mana kapasitas riil dunia usaha telah diintegrasikan dalam sistem ketangguhan bencana nasional?
Perusahaan-perusahaan di sektor ini memiliki alat berat, kendaraan khusus, helikopter, kapal, jaringan komunikasi, gudang logistik, hingga sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi. Semua itu adalah kekuatan nyata yang bisa menjadi garda depan dalam respons bencana.
Maka menjadi tidak relevan jika ukuran kontribusi hanya berhenti pada CSR.
Jika alam Indonesia menjadi sumber keuntungan, maka ketika alam menghadirkan bencana, sudah selayaknya kapasitas besar tersebut menjadi bagian dari kekuatan kemanusiaan nasional—tentu dengan mekanisme yang jelas, legal, transparan, dan terkoordinasi.
Di titik ini, negara tidak boleh hanya menjadi “peminta bantuan”. Negara harus menjadi orkestrator.
Basarnas: Dari Operator Menjadi Magnet Kekuatan
Dalam konteks operasi pencarian dan pertolongan, Basarnas memiliki peran strategis. Namun di tengah keterbatasan anggaran, jelas bahwa tugas ini tidak bisa dipikul sendirian.
Karena itu, Basarnas harus berani membuka diri.
Membuka ruang selebar-lebarnya bagi seluruh potensi SAR yang ada di masyarakat. Mulai dari relawan, komunitas rescue, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, operator alat berat, penyelam, operator drone, komunitas radio komunikasi, tenaga medis, hingga pecinta alam dan komunitas off-road.
Bukan sekadar dirangkul, tetapi dipetakan, dilatih bersama, distandarisasi, bahkan disertifikasi bila perlu.
Dengan demikian, ketika bencana datang, negara tidak lagi sibuk bertanya:
Siapa punya alat?
Siapa punya personel?
Siapa bisa menjangkau lokasi?
Semua sudah terpetakan sebelum bencana terjadi.
Mengukur Ketangguhan yang Sesungguhnya
Kita perlu mengubah cara pandang.
Ketangguhan bangsa tidak boleh diukur dari besar kecilnya anggaran semata. Tetapi dari seberapa cepat seluruh kekuatan bangsa dapat digerakkan saat nyawa manusia berada dalam ancaman.
CSR penting, tetapi bukan panglima.
Anggaran penting, tetapi bukan pengganti kepemimpinan.
Peralatan penting, tetapi tanpa koordinasi hanyalah aset yang diam.
BNPB harus mampu menjadi pengendali orkestrasi nasional.
ESDM harus berani menggerakkan kapasitas badan usaha.
Basarnas harus menjadi magnet yang menyatukan seluruh potensi SAR.
Sebab pada akhirnya, ketika seseorang tertimbun reruntuhan, hanyut di sungai, hilang di laut, atau terjebak dalam bencana—
Ia tidak akan pernah bertanya dari mana anggaran berasal.
Ia hanya menunggu satu hal:
Apakah negara dan seluruh kekuatan bangsa cukup cepat hadir untuk menyelamatkannya?
Di situlah ukuran sesungguhnya sebuah negara tangguh bencana.
Views: 0
