MALANG, DUTA PERISTIWA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD Kota Malang berkolaborasi menggelar pelatihan pengelolaan media sosial (medsos) sebagai upaya meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus memerangi penyebaran hoaks yang semakin marak di ruang digital.
Kegiatan yang merupakan realisasi usulan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Malang tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Program ini diharapkan mampu membekali masyarakat dengan kemampuan mengelola media sosial secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa media sosial kini telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan akses tersebut, terdapat tantangan besar berupa penyebaran informasi yang belum tentu benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Media sosial saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, kemampuan memahami dan menyaring informasi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong maupun informasi yang menyesatkan,” ujar Wahyu saat membuka kegiatan.
Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Pasalnya, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kesalahpahaman hingga keresahan di tengah masyarakat.
“Literasi digital menjadi kebutuhan penting saat ini. Masyarakat harus mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya berupa hoaks atau disinformasi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menilai perkembangan media sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Karena itu, diperlukan langkah konkret agar pemanfaatannya dapat mendukung pembentukan karakter sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tugas pemerintah dan DPRD adalah memastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang cukup agar mampu menggunakan media sosial secara positif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan,” ujarnya.
Menurut Trio, salah satu perhatian utama saat ini adalah penggunaan media sosial oleh anak-anak dan remaja usia sekolah. Karena itu, peran orang tua dan pihak sekolah sangat penting dalam memberikan pengawasan agar penggunaan gawai tidak menimbulkan dampak negatif.
Ia menilai kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler selama jam pelajaran layak diterapkan di lingkungan sekolah. Langkah tersebut diyakini dapat membantu siswa lebih fokus mengikuti proses belajar mengajar.
“Di beberapa sekolah sudah diterapkan sistem penitipan handphone saat jam pelajaran berlangsung. Ini menjadi contoh yang baik karena siswa dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan belajar tanpa terganggu media sosial maupun permainan digital,” katanya.
Lebih lanjut, Trio mendorong sekolah untuk menyediakan fasilitas pendukung berupa loker penyimpanan gawai di setiap kelas. Sementara kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi dapat difasilitasi melalui perangkat yang disediakan sekolah sehingga penggunaan gadget pribadi dapat dibatasi selama kegiatan belajar berlangsung.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembatasan bukan berarti melarang anak-anak menggunakan teknologi. Menurutnya, teknologi tetap memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi dan pendidikan, namun penggunaannya harus dilakukan secara proporsional sesuai usia dan kebutuhan.
Melalui pelatihan ini, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang berharap masyarakat semakin cerdas dalam bermedia sosial, mampu menyaring informasi secara kritis, serta memanfaatkan platform digital sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan pengembangan potensi diri secara positif. (Yuni)
