Dwicky Bahas Pendidikan, Transportasi hingga Pemberdayaan UMKM Saat Reses di Kecamatan Blimbing

MALANG | DUTA PERISTIWA – Anggota DPRD Kota Malang, Dwicky, memanfaatkan kegiatan reses bersama masyarakat Kecamatan Blimbing untuk menyerap berbagai aspirasi yang menjadi kebutuhan mendesak warga. Mulai dari persoalan pendidikan, transportasi umum, keselamatan lalu lintas hingga program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi fokus pembahasan dalam agenda tersebut.

Pada sesi awal, warga menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai masih menyisakan persoalan, terutama terbatasnya daya tampung sekolah negeri di wilayah Kecamatan Blimbing. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat kesempatan calon peserta didik memperoleh pendidikan di sekolah negeri.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dwicky menegaskan bahwa persoalan pendidikan akan menjadi perhatian serius dan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Menurutnya, Pemerintah Kota Malang perlu memperjuangkan pemerataan kapasitas kursi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga mendorong Pemerintah Kota Malang untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Blimbing, mengingat hingga saat ini wilayah tersebut belum memiliki sekolah menengah atas negeri.

“Persoalan pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri,” tegas Dwicky.

Muhammad Dwicky Salsabil Fauza, Anggota DPRD Kota Malang

Sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dwicky juga menerima berbagai masukan masyarakat terkait layanan transportasi publik. Warga berharap adanya pengembangan layanan feeder yang terintegrasi dengan Trans Jatim serta percepatan penerapan skema Buy The Service (BTS) bagi angkutan kota.

Menurut warga, keberadaan transportasi umum yang modern, aman dan nyaman akan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Dwicky menilai, pengembangan sistem transportasi publik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kalangan pelajar. Ia berharap ke depan tersedia layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, bahkan gratis bagi siswa dan siswi untuk mendukung aktivitas belajar.

Selain transportasi, isu keselamatan pengguna jalan juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Dwicky mengungkapkan pentingnya adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan portal pada jalan umum agar dapat menjadi solusi mengurai kemacetan tanpa mengabaikan aspek keamanan lingkungan.

“Penataan lalu lintas harus tetap memperhatikan keselamatan seluruh pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor. Karena itu diperlukan aturan yang jelas terkait pemasangan portal di jalan umum,” ujarnya.

Pada sesi penutup, pembahasan berlanjut pada perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, hingga Program RT Berkelas.

Dalam kesempatan itu, Dwicky menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat serta mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.

Ia menilai usulan berupa pelatihan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga pelatihan soft skill bagi masyarakat perlu mendapat perhatian lebih karena dinilai mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, Dwicky juga mendorong Pemerintah Kota Malang melakukan evaluasi terhadap Standar Satuan Harga (SSH) agar lebih realistis. Menurutnya, penyesuaian SSH akan membuat anggaran pembangunan menjadi lebih efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Melalui kegiatan reses tersebut, Dwicky menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh aspirasi warga agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan maupun penganggaran di DPRD Kota Malang.

“Reses bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang dialog untuk memastikan setiap kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” pungkasnya.

Pewarta : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 0

BACA JUGA  Ketua PPMSTL : Salah Besar Jika Dikatakan Truck Tangki Ledok Diamankan Polisi Karena Pengambilan Minyak Mentah di Plantungan
error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights