BLORA, dutaperistiwa.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan bersama mitra kerja pada Kamis (27/11/2025) di Ballroom Hotel Azana, Blora.
Kegiatan dalam rangka memperkuat kelembagaan pengawasan Pemilu, menghadirkan tiga narasumber, yakni Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Blora, Siswo Gunawan, S.Ap., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Lanova Candra Tirtaka, serta Tenaga Ahli DPR RI Komisi II Muhammad Sirotuddin.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.
“Penguatan kapasitas harus berjalan berdampingan dengan penguatan jaringan kerja. Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari stakeholder daerah hingga pusat. Forum ini kami harapkan menjadi tempat berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif bagi Bawaslu. Sinergi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder sangat penting untuk menghadirkan pemilu yang lebih baik dan berintegritas,” ungkapnya.
Siswo Gunawan, S.Ap., Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Blora dalam paparannya menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga dalam menjaga stabilitas politik daerah sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat menjelang tahapan Pemilu.
Ia mengapresiasi program Desa Anti Politik Uang (APU) yang telah digagas Bawaslu Blora sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu maupun Pemilihan.
“Saya ingat dulu Bawaslu memiliki program Desa Anti Politik Uang. Bagi kami program tersebut membawa manfaat besar bagi masyarakat desa, antara lain meningkatkan kesadaran politik, mendorong partisipasi aktif warga, membangun budaya politik sehat, serta membantu mencegah potensi konflik sosial yang sering dipicu oleh praktik politik uang.” jelasnya.
Sementara itu, Lanova Candra Tirtaka dari DPRD Blora menyampaikan bahwa lembaga legislatif daerah berkomitmen mendukung Bawaslu dalam penguatan regulasi dan anggaran, khususnya terkait edukasi politik dan pencegahan pelanggaran Pemilu.
“Saya tadi berdiskusi dengan Bawaslu bahwa di desa Tutup Kecamatan tunjungan, dalam pemilihan Kepala Desanya sangat baik dan nyaris tanpa politik uang. Ini salah satu contoh keberhasilan edukasi politik dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Saya berharap program desa pengawasan dan desa APU dapat diperluas ke lebih banyak wilayah di Blora dan dimaksimalkan ke depan sebagai upaya membangun pemilu yang bersih dan berintegritas.” ujar Lanova.
Sejalan dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Muhammad Sirotudin, menekankan bahwa penguatan pengawasan pemilu di tingkat lokal harus dilakukan secara komprehensif.
Selain itu, ia menyoroti urgensi pencegahan praktik politik uang melalui edukasi dan pengawasan berjenjang, serta perlunya koordinasi erat antara Bawaslu dan penyelenggara teknis pemilu di setiap tahapan.
“Masyarakat kini menuntut proses pemilu yang profesional, akuntabel, dan transparan. Bawaslu harus mampu menjawab tantangan itu,” terangnya.
Redaksi
